Tanggung Jawab Pribadi Dan Jabatan Terhadap Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Ktun Dengan Menggunakan Artificial Intelligence (Ai)

Abstract

Akselerasi transformasi digital birokrasi pemerintahan telah mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pengambilan keputusan otomatis guna menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) demi efisiensi pelayanan publik. Kendati demikian, otomasi ini memicu disrupsi yuridis mendasar terkait kaburnya demarkasi akuntabilitas antara institusi pemerintahan dengan sistem cerdas ketika terjadi bias algoritma atau kesalahan komputasi yang menghasilkan keputusan cacat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan parameter pembagian antara tanggung jawab jabatan  (faute de service) dan tanggung jawab pribadi (faute personnelle) pejabat TUN. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, AI berkedudukan murni sebagai instrumen teknis (instrumentum) tanpa kepribadian hukum mandiri, sehingga subjek pertanggungjawaban tetap berpusat pada aparatur manusia. Tanggung jawab jabatan berlaku apabila cacat yuridis KTUN bersumber murni dari kegagalan teknis sistem dalam koridor wewenang yang sah, iktikad baik, dan diskresi yang patut, di mana kewajiban kompensasi kerugian dibebankan kepada negara. Sebaliknya, pertanggungjawaban bergeser menjadi tanggung jawab pribadi manakala pejabat terbukti melakukan kelalaian berat, mengabaikan verifikasi manual atau menyalahgunakan wewenang (détournement de pouvoir) saat menetapkan parameter input. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi administrasi pemerintahan yang melembagakan prinsip human in the loop dan akuntabilitas algoritmik sebagai syarat keabsahan KTUN guna menjamin perlindungan hak warga negara.