Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Perkembangan perdagangan melalui marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai produk kosmetik secara cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa masih ditemukannya peredaran produk kosmetik tanpa izin edar yang berpotensi merugikan konsumen, baik dari aspek keamanan, kesehatan, maupun hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang digunakan. Peredaran kosmetik tanpa izin edar juga menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kualitas barang yang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui ketentuan mengenai hak konsumen, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, serta ketentuan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu didukung melalui pengawasan terhadap peredaran kosmetik di marketplace, kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan keamanan produk, serta peningkatan kesadaran konsumen untuk memeriksa legalitas kosmetik sebelum melakukan pembelian.